Beberapa hari ini media disibukkan oleh berita mengenai pemerintah pusat versus pemerintah kota Jogja, mengenai status keistimewaan DIY. Sejujurnya saya sebagai seorang mahasiswa yang notabene juga warga Jogja ikut risih dengan berbagai macam pemberitaan ini, sehingga tergelitik juga untuk ikut memberikan opini.
http://nasional.kompas.com/read/2010/11/30/12242697/Sebut.Monarki..Kesalahan.Strategi.SBY-7
Dalam pikiran saya waktu membaca berita ini, sungguh aneh seorang presiden tidak bisa mengenal keseluruhan karkateristik daerahnya di wilayah yang beliau pimpin sendiri. Karakteristik itu juga berarti nilai history dan segala hal yang berkaitan dengan daerah tersebut. Setiap daerah di wilayah Indonesia ini memiliki berbagai macam karakteristiknya sendiri-sendiri, sehingga perlakuan yang diberikan di tiap daerah itu pun seharusnya berbeda. Perlakuan disini bukan berarti membeda-bedakan atau menganaktirikan daerah yang lain, tetapi lebih kepada memberi perlakuan tepat dan sesuai yang dibutuhkan.
Kalau memang warga Jogja sendiri sudah 'sreg' dengan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur kota Jogja, trus kenapa harus dipaksakan sesuatu yang asing ??
Seorang pemimpin adalah seorang yang haruslah disukai dan dihormati oleh pengikutnya, sehingga buat apa memaksakan sesuatu orang yang lain yang sejatinya tak akan dihargai oleh warga Jogja.
Kraton Jogjakarta bukanlah sesuatu 'monarki' dalam sebuah negara republik seperti yang dikemukakan oleh Presiden kita SBY. Kraton adalah suatu nilai history yang hingga kini masih dijunjung tinggi oleh segenap rakyat Jogja. Mungkin kita semua masih harus banyak belajar sejarah bangsa kita sendiri, sehingga kita bisa meresapi setiap nilai dan makna yang terkandung di dalamnya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya sendiri. Opini ini bukan untuk mencemooh siapapun, tetapi hanya sekedar uneg-uneg yang harus dituangkan.
viva for JOGJA!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar